BANDUNG, KABAR JAWA BARAT— Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang digelar Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan berlangsung di Mini Teater UPTD PLDDIG Diskominfo Provinsi Jawa Barat atau Jabar Command Center, Kota Bandung, Selasa (27/10/2026).
Kepala Biro Pemotda, Faiz Rahman, mewakili instansinya dalam kegiatan tersebut. Ia memaparkan berbagai upaya dan strategi Biro Pemotda untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Biro Pemotda Perkuat Transparansi Informasi
Faiz mengatakan, keikutsertaan Biro Pemotda dalam evaluasi tersebut mencerminkan komitmen instansinya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.
"Keikutsertaan ini merupakan bagian dari komitmen Biro Pemotda untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat," paparnya.
Melalui kegiatan ini, Biro Pemotda memaparkan strategi dan inovasi untuk meningkatkan pelayanan informasi publik. Upaya tersebut mencakup peningkatan efektivitas layanan serta kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi pemerintahan.
Biro Pemotda juga menjadikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan dalam mendukung penyelenggaraan layanan informasi yang terbuka.
Monev Jadi Momentum Tingkatkan Kualitas Layanan
Faiz menilai monitoring dan evaluasi memiliki peran penting dalam mengukur sekaligus memperkuat kualitas pelayanan informasi publik.
Menurutnya, kegiatan tersebut juga mendorong instansi pemerintah untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi dan membangun kepercayaan masyarakat.
"Monitoring dan evaluasi ini menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan informasi publik sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan mampu membangun kepercayaan masyarakat," tambah Faiz.
Melalui partisipasi dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026, Biro Pemotda Jabar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, serta memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat.